Pemerintahan. Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Terhadap hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta senantiasa proaktif menciptakan 1. ISU STRATEGIS. Setelah dilakukan kajian mendalam terhadap permasalahan seperti tersebut diatas, dengan mengacu kepada Visi dan Misi dalam RPJMD, serta mempelajari beberapa dokumen penting yang relevan, maka untuk menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja terdepan maju berkualitas menuju tegaknya Peraturan Daerah, terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan A. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat beberapa isu-isu penting yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Berkaitan dengan regulasi yang diterbitkan : a.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, BN. Nomor 874 Tahun 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Permendagri Nomor 84 Tahun 2014. "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI. This article discusses the synergy in

Bidang Sumber Daya Aparatur. Bidang Pelindungan Masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Sekretariat. Berikut link terkait ke website partner kami. Produk Hukum. LPSE NTB. NTB CARE.

TEMPO.CO, Jakarta -Setiap 8 September diperingati sebagai hari Pamong Praja atau bernama lengkap Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP di Indonesia. Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah. Struktur organisasi Satpol PP ini di bawah Ditjen Bina
Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
24 Juni 2021. Layanan Informasi publik dan pengaduan Satpol PP DIY dapat disampaikan melalui: a. Langsung, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja DIY; b. Hotline Satpol PP DIY (0274) 5021060; c. WhatsApp 081325398451; d. Sosial Media Instagram, Twitter, dan Facebook; H6LK.
  • 24b8h8efg1.pages.dev/156
  • 24b8h8efg1.pages.dev/324
  • 24b8h8efg1.pages.dev/247
  • 24b8h8efg1.pages.dev/436
  • 24b8h8efg1.pages.dev/109
  • 24b8h8efg1.pages.dev/61
  • 24b8h8efg1.pages.dev/440
  • 24b8h8efg1.pages.dev/111

    • satuan polisi pamong praja